Praktik Kredit Usaha Rakyat Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ikbal Ismail, Hasanna Lawang, Abbas Ali Mayo

Abstract


Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik kredit usaha rakyat syariah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan dijalankan dengan aturan-aturan yang sudah ada pada Fatwa DSN-MUI No. Nomor 9/DSN-MUI/VI/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn). Praktik KUR Syariah yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Sudiang secara teori Hukum Ekonomi Syariah marhun yang diisyaratkan belum memenuhi kiriteria sebagai marun, namun secara sosial program ini sangat membantu perekonomian masyarakat melalui UMKM. Selanjutnya mengenai penentuan biaya mu’nah (Pemeliharaan) dinilai keliru, karena tidak ada agunan atau jaminan yang harus dipelihara maupun ditahan.

Keywords


Kredit Usaha Rakyat Syariah, Akad rahn, Hukum Ekonomi Syariah

References


Nurlina Taufiq dan Ashabul kahpi, “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2 (2022).

Ahmad Suminto, Soritua Ahmad Ramdani, dan Ahmad Budi Zulqurnaini, “Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Pembangunan Islam”, Journal of Sharia and Economic Law, Vol. 1 No. 1 (2021).

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan, Syariah.

Fitrotin Nur Rohmaniah, “Upaya Peningkatan Strategi Peningkayan Kredit UMKM Terhadap Jumlah Jumlah Kredit Yang Diterima Pada PT. Pegadaian Syariah A.Yani Cabang Jember”, (Jember: Inatitut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Mumalah, (Lirboya: Lirboyo Press, 2013), hal. 114.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/VI/2014, Ketentuan terkait barang jaminan (Marhun).

Majelis Ulama Indonesi, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/VI/2014, Ketentuan terkait akad.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/VI/2014, Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun).

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/VI/2014, Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin.

Samsuduha, Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. Vol. 1. No. 1. (2020).

Brosur PT Pegadaian Kantor Cabang Sudiang.

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Terjemah & Transliterasi Al-Misbah.

M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian dalam Al-Qur’an, Vol. 1, (1999), hal. 610.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 9/DSN-MUI/VI/2014, Ketentuan terkait barang jaminan (Marhun).

Ahmad Farroh Hasan, M.SI, Fiqh Muamalah dari Klasik hinggs Kontemporer (Teori dan Praktik), (Malang: UIN-Maliki Press: 2018).




DOI: http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v4i1.434

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Ikbal Ismail, Ikbal Ismail

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

___________________________________________________________
Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law
ISSN : 2720-9164
Published by Muslim University of Indonesia
W : http://jurnal.fai.umi.ac.id/
E : altafaqquhjournal@umi.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0



View My Stats