Tradisi Uang Boka Di Suku Wolio Buton Dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

Menjadi tuntutan utama jika terdapat percekcokan antara keluarga dalam mempersiapkan sebuah pernikahan. Bahkan pernikahan dianggap batal atau akan terjadi sebuah pahalata (kualat) yang akan melanda rumah tangga pasangan tersebut hingga anak keturunannya jika tetap menjalani pernikahan tanpa memenuhi tuntutan Boka tersebut. Dan keluarga pihak perempuan akan tetap memberikan tenggang waktu kepada mempelai tersebut untuk membayar atau memenuhi tuntutan Boka tersebu. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep Implentasi Uang Boka Tradisi Buton Suku Wolio? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Tradisi Uang Boka dalam Pernikahan Masyarakat Buton Suku Wolio?. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untukmengetahui konsep Implementasi Uang Boka Tradisi Buton Suku Wolio. (2) Untukmengetahui pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Tradisi Uang Boka dalam Pernikahan Masyarakat Buton Suku Wolio. Jenispenelitianyang digunakanolehpenulisyaitujenispenelitian Field Research Kualitatif Deskriptif. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah Tokoh adat dan tokoh Agama serta Masyarakat Buton Suku Wolio yang mengadakan pernikahan. Tradisi Boka pada pernikahan masyarakat Buton suku Wolio merupakan sebuah kegiatan adat yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan agama dan budaya. Dengan memberikan nama Boka sebagai mahar adat dalam pernikahan tersebut. Keberadaan tradisi Boka bukan untuk menggantikan peran mahar yang di tetapkan oleh agama, melainkan untuk memperkuat kesakralan tali pernikahan pada masyarakat Buton suku Wolio. Dalam pelaksanaan mahar pada pernikahan masyarakat Buton suku Wolio di bagi menjadi dua jenis mahar yaitu mahar dalam agama dan mahar dalam adat. mahar dalam adat lalu di bagi menjadi dua yaitu mahar murni dan mahar tambahan yang dua-duanya samasama dibayarkan dengan nilai mata uang yang sama yaitu dalam hitungan Boka. Dari segi pendekatan agama, keberadaan tradisi boka ini tidak bertentangan dengan aturan agama karena bisa diposisikan sebagai mahar musamma yang telah di tetapkan jumlahnya. Begitupun keberadaan tradisi boka ini dalam hukum positif telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah yaitu dengan diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan tradisi Boka di masyarakat suku Buton.