Hukum Perkawinan Di Indonesia: Dialektika Antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Abstract

Abstrak: Hukum perkawinan di Indonesia berada dalam ruang interaksi yang dinamis antara hukum Islam dan hukum positif. Keduanya sama-sama menjadi dasar pengaturan perkawinan, namun tidak jarang menimbulkan ketegangan dalam praktik, terutama terkait pencatatan perkawinan, batas usia menikah, poligami, dan perlindungan hak perempuan serta anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dialektika antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan dan praktik perkawinan di Indonesia, serta menelaah sejauh mana kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi maupun berpotensi menimbulkan problem yuridis dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan keduanya lebih menonjol pada aspek prosedural dan administratif, di mana hukum positif berperan memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak melalui mekanisme pencatatan, pembatasan poligami, serta pengawasan perceraian oleh negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada cara pandang yang menempatkan hukum perkawinan sebagai proses dialektis yang terus bernegosiasi dengan perubahan sosial, bukan sebagai relasi dikotomis antara hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, harmonisasi hukum perkawinan di Indonesia menuntut integrasi nilai-nilai syariat, regulasi negara, dan praktik kelembagaan agar hukum perkawinan bersifat responsif dan berkeadilan.